“Yogyakarta – Jelang masa tenang pemilihan kepala daerah serentak tahun 2020 Bawaslu Daerah Istimewa Yogyakarta melakukan pendandatanganan perjanjian kerjasama dengan salah satu LSM yang bergerak di bidang media sosial, yaitu jaringan Masyarakat Anti Fitnah Indonesia (Mafindo) di ruang media center Bawaslu DIY, minggu (6/12).”

Selengkapnya di https://bit.ly/3lSfggh / https://archive.md/ZKVWN (arsip cadangan).

SONORA SURABAYA: WOMAN TALK, 08 DESEMBER 2020

#SahabatSonora #SonoraID #KGRadioNetwork #RadioTalkshow #SonoraSurabaya #WomanTalk

Pasti sudah sering dengar tentang Hoax kan. Dan waspada juga terhadapnya. Hoax ada beberapa jenis.

Apa saja jenis-jenis Hoax? Dan bagaimana meningkatkan literasi digital secara umum?

Divideo kali ini @sonorasurabaya menghadirkan #RadioTalkshow #WomanTalk

NARASUMBER 1 : Vivid Sambas (Hipnoterapis Klinis, Life Coach & NLP Trainer)

NARASUMBER 2 : Mizati Dewi Wasdiana (Korwil Mafindo Surabaya-Masyarakat Anti Fitnah Indonesia)

HOST : Goorda Girlandia

Streaming :
www.sonorasurabaya.com
www.sonora.co.id

#KGRadio #WomanTalk #SonoraSurabaya #PerempuanDanLiterasi #LiterasiDigital #Hoax #AntiHoax

Social Media
Instagram : https://www.instagram.com/sonorasurabaya
Youtube : https://www.youtube.com/channel/UCTW4aEWmPy_qoaQw8kSknFg
Facebook : https://www.facebook.com/SonoraSurabayaRadio

#CoronaVirusFacts #LawanHoax #FactCheck #DigitalLiteracy

vaksin Covid-19 telah tiba di Indonesia pada hari Minggu, 6 Desember lalu. Sebanyak 1,2 juta vaksin buatan Sinovac tersebut dibawa dari Beijing, Tiongkok. Selanjutnya untuk memulai vaksinasi, tentu masih memerlukan tahapan-tahapan yang ketat dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) untuk memastikan keamanannya.

Vaksin dinilai sebagai tindakan pencegahan, dan menjadi sarana yang jauh lebih murah dibandingkan pengobatan jika terkana COVID-19. Sejalan dengan kabar baik kedatangan vaksin Covid-19, kita juga dihadapkan dengan kabar bohong (hoaks). Tanpa adanya antisipasi, kabar bohong tersebut dapat menjadi persoalan di masa yang akan datang. Untuk itu diperlukan kesadaran kita bersama untuk mengantisipasi ancaman hoax seputar Covid-19.

Seperti apa bahaya pengaruh hoax vaksin terhadap masyarakat? Dan apa yang dapat kita lakukan agar tidak disesatkan hoax seputar vaksin Covid-19? Akan dibahas dalam Ruang Publik KBR bersama narasumber :
Eko Juniarto – Presidium Mafindo Bidang Cek Fakta

#MahasiswaPeriksaHoaksPilkada2020 #Pilkada2020 #CekFaktaPilkada2020

Hai MAFINDOERS! MAFINDO kembali lagi nih dengan konten Peringkat Teratas Periksa Fakta MAFINDO terkait Hoaks Pilkada 2020. Di konten kali ini akan dibahas 3 PERINGKAT TERATAS PERIKSA FAKTA MAFINDO HOAKS PILKADA 2020 PERIODE 28 NOVEMBER-4 DESEMBER 2020. Disimak ya MAFINDOERS, biar gak mudah ketipu hoaks Pilkada 2020!

Viral video soal Menteri Susi menari usai Menteri Edhy ditangkap KPK.

Juga, beredar narasi soal kandungan aluminium pada vaksin berbahaya bagi otak.

Bagaimana penelusurannya?

Kami cari tahu bersama @beritaKBR di:

#CEKFAKTA #PodcastIndonesia #LawanHoax #FactCheck #DigitalLiteracy

(5) “VIRAL VIDEO SUSI MENARI USAI MNTRI EDHY DTNGKP KPK” https://bit.ly/2VMZI2Y
(4) Air Garam Sumber Energi Listrik https://bit.ly/33N5Lc2
(3) Foto Pele Membungkukkan Badan di Makam Maradona https://bit.ly/3ossFNR
(2) Foto “Erdogan Mengusung Keranda Jenazah Muaddzin Masjid Istanbul” https://bit.ly/33M0gKz
(1) Kandungan Alumunium pada Vaksin Berbahaya bagi Otak https://bit.ly/3gqzZXC

Dialog Produktif “Inspirasi Senin”, simak di:

LawanHoax #FactCheck #DigitalLiteracy

#LawanHoax #FactCheck #DigitalLiteracy

Paparan dan diskusi tentang risiko-risiko dalam kampanye melalui media sosial, secara khusus mempresentasikan hasil-hasil temuan dari pemantauan sosial media yang dilakukan oleh anggota koalisi.

======

Hasil paparan, kanal aduan dan rilis media dapat dibaca di: https://bit.ly/hasildiskusipubliktemuan

======

Press Release Temuan Awal Konten Kampanye Media Sosial Pilkada 2020

Koalisi untuk Etika Media Sosial

Jakarta, 6 Desember–Pada dua minggu yang lalu (22/10), pada hari pertama dibolehkannya kampanye terutama iklan kampanye di media sosial, Koalisi untuk Etika Media Sosial, meluncurkan “Pedoman Kampanye Politik di Media Sosial” yang di dalamnya ada pemetaan mengenai risiko yang paling rentan terjadi selama masa kampanye. Pemetaan risiko tersebut adalah proyeksi yang dilandaskan pada, pertama, kemungkinan untuk diatasi melalui kebijakan, inisiatif, dan konsensus. Kedua, pengaruh terhadap kredibilitas dan kualitas demokrasi.

Terdapat 11 kelompok masyarakat sipil dan asosiasi yang telah secara aktif mendukung dan menggagas pedoman ini, yaitu: Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem), Lembaga Studi & Advokasi Masyarakat (ELSAM), Centre for Digital Society (CfDS) Universitas Gadjah Mada, Universitas Atma Jaya, Aliansi Jurnalis Independen (AJI), Koalisi Perempuan Indonesia, Generasi Melek Politik, Komite Independen Sadar Pemilu, Warga Muda, Rumah Kebangsaan, dan Democracy and Electoral and Empowerment Partnership (DEEP)

Dalam “Pedoman Kampanye Politik di Media Sosial,” koalisi juga berkomitmen untuk melakukan pengawasan terhadap risiko-risiko yang ada. Hari ini (6/12), koalisi membagi temuan-temuan yang riil terjadi berkaitan dengan hal-hal yang telah dipetakan—terutama soal hoaks dan disinformasi serta iklan kampanye di media sosial pada tahapan kampanye Pilkada 2020. Diskusi yang terbuka untuk publik ini diadakan secara daring dan dihadiri oleh perwakilan dari Dewan Pers dan Bawaslu yaitu; Agus Sudibyo selaku Ketua Komisi Hubungan Antar Lembaga dan Luar Negri dan Fritz Edward Siregar, SH, LL.M PhD, selaku Komisioner Bawaslu.

Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM) melakukan pemantauan di lima daerah yang menjadi bagian dari Pilkada 2020 dan memiliki penetrasi internet yang tinggi. Beberapa pelanggaran yang menjadi temuan awal dari ELSAM termasuk: penayangan iklan dari bulan Oktober, iklan tanpa penafian (disclaimer) mengenai siapa yang membayar iklan tersebut, dan iklan kandidat politik yang dilakukan oleh media online.

Bawaslu juga memaparkan data temuan KOMINFO selama masa Pilkada 2020, terdapat 45 isu hoaks, total 105 iklan kampanye yang aktif selama masa kampanye, 220 jumlah URL yang di minya untuk take down. Terdapat 193 URL yang melanggar pasal 69 huruf c UU Pilkada mengenai ‘menghasut, memfitnah, mengadu domba Partai politik, perseorangan, dan/atau kelompok masyarakat; 10 URL melanggar pasa 62 PKPU 13/2020 perihal kampanye di luat jadwal; 15 URL yang melanggar pasal 69 huruf b UU Pilkada mengenai penghinaan seseorang berlandaskan agama, suku, ras, golongan, paslon dan/atau Partai Politik; dan terakhir, 2 URL melanggar pasal 28 UU ITE tentang penyebaran berita bohong.

Masyarakat Anti Fitnah Indonesia (MAFINDO) menemukan ada 47 hoaks sejak dari jumlah artikel periksa fakta dalam rentang waktu 27 April 2020 sampai dengan 2 Desember 2020. Hoaks tersebut didominasi oleh konten palsu atau sesuatu yang diada-adakan sebanyak 34 persen, konten yang dimanipulasi 23.4 persen, konten yang menyesatkan 21.3 persen, konten yang salah 17 persen, onten tiruan 2.1 persen, serta konten satire 2.1 persen (https://bit.ly/33L4Jx6).

Soal iklan kampanye di media sosial, Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) juga memaparkan beberapa temuan seperti iklan kampanye yang dilakukan di luar jadwal, penggunaan ragam kategori akun di luar yang sudah ditentukan untuk iklan kampanye berbayar, serta realita belanja iklan yang tidak sinkron dengan laporan dana kampanye kandidat sebagai bagian dari 9 risiko utama yang paling rentan terjadi selama masa kampanye.

Temuan-temuan tersebut menunjukkan bahwa risiko-risiko yang dipetakan benar terjadi dan akan sangat membahayakan demokrasi jika tidak ditangani serius. Risiko-risiko ini menjadi panggilan darurat bagi pembuat kebijakan agar menyiapkan aturan yang jelas yang bisa memitigasi risiko-risiko dalam media sosial. Koalisi berharap “Pedoman Kampanye Politik di Media Sosial” menjadi embrio untuk pengaturan media sosial, terutama yang digunakan pada saat kampanye. Pengaturan dibutuhkan bukan untuk membatasi kebebasan berekspresi tapi menjadikan media sosial itu ruang yang sehat bagi pemilih mengakses atau mendapatkan informasi yang setara dan juga jelas tentang penyelenggaraan pemilu maupun kandidat-kandidat yang akan mereka pilih—atau bahkan menjadi ruang dialog—agar demokrasi ke depan juga tetap sehat.

Contact person:
Mahardhika: dhika@perludem.org, (0813-1048-9942)
Maria: maria@saraswati.global (0817-9889-407)

View this post on Instagram

A post shared by Kementerian Kominfo (@kemenkominfo)

#LawanHoax #FactCheck #DigitalLiteracy

Bincang singkat bersama Fritz Edward Siregar, anggota Bawaslu dan Septiaji Eko Nugroho, Ketua Presidium MAFINDO.

https://youtu.be/JVX3LQhj7hM

#Saring #Mafindo #Turnbackhoax

Pada Episode 2 ini, membahas mengenai “Yang Muda, Yang Berani Periksa Hoaks Pilkada” merupakan plesetan dari sebuah judul film pada era-80 an yakni “Yang Muda, Yang Bercinta.” Potensi berpikir dan bertindak kritis yang dimiliki oleh orang muda tentunya dapat memberikan arti penting bagi pelbagai sendi kehidupan. Potensi berpikir dan bertindak kritis inilah yang menjadi landasan bagi orang muda turut membuat Gerakan Periksa Hoaks Pilkada. Dipandu oleh Bowo Usodo dan menghadirkan narasumber Dedy Helsyanto salah seorang tim Pemeriksa Fakta Senior di MAFINDO.

”Dapat kabar berita yang belum tentu kebenarannya, jangan lupa SARING!”

#Saring

#Mafindo

#Turnbackhoax

Instagram : @jrkindonesia | @turnbackhoaxid
Facebook : @JRKI | @MafindoID
Twitter : – | @TurnBackHoax
Website : www.jrki.or.id | www.mafindo.or.id

“Organisasi Masyarakat Anti Fitnah Indonesia (Mafindo) didukung oleh Google, Bawaslu RI, dan Kemenkominfo RI menggelar lomba Indonesia Periksa Fakta 2020, untuk kalangan mahasiswa dan jurnalis muda. Jurnalis TIMES Indonesia, Imadudin Muhammad ikut berpartisipasi dalam kegiatan tersebut, dan berhasil meraih juara pertama untuk kategori jurnalis muda.”

Selengkapnya di: https://bit.ly/3okAAg5

#IndonesiaPeriksaFakta #FactCheck #DigitalLiteracy