“Sebanyak 20 relawan MAFINDO bertemu dengan Kepala KSP, Pak Moeldoko, yang didampingi oleh Deputi IV beserta tenaga ahli. Kegiatan ini merupakan bagian dari pilar advokasi MAFINDO, mendorong issue penting bagi pemberantasan hoaks dan fitnah di ranah media sosial kita.
Kami memperkenalkan MAFINDO, sebuah Perkumpulan Independen, non profit, yang tumbuh dari bawah dengan pola crowdsourcing. Kebetulan beberapa relawan ada yang datang dalam audiensi ini dari beberapa kota, dengan dana sendiri, dari Makassar, Surabaya, Jombang, Purworejo, Jogja, Solo, Bandung, selain tentu dari Jakarta dan sekitarnya
Setelah menjelaskan aktivitas kami di bidang Factchecking, inovasi teknologi yang kami buat, Kolaborasi seperti cekfakta.com, serta pendekatan multi dimensi yang kami dorong, kami memberikan masukan kepada KSP terkait beberapa hal yang penting dilakukan segera.
Diantaranya kami meminta supaya literasi digital dan literasi media dimasukkan ke dalam kurikulum pendidikan nasional, secara gradual. Termasuk memperkuat jejaring gerakan literasi digital seperti Siberkreasi yang saat ini sudah didukung lebih dari 80 komunitas. Sekaligus menjadikan Ketahanan Informasi sebagai bagian dari konsep Bela Negara.
Selain mengusahakan masuk ke dalam kurikulum, yang tentu akan memakan waktu tidak sebentar, maka perlu dibuka pintu sehingga proses saling getok tular ilmu literasi digital bisa segera berlangsung di sekolah, kampus, kantor.
Kami juga meminta supaya pemerintah daerah aktif membangun ekosistem anti hoaks yang melibatkan Netizen, tokoh agama, tokoh publik, jejaring jurnalis untuk bersama melawan hoaks, dengan MAFINDO bersedia membantu mendukung teknologinya secara nonprofit.
Kami sampaikan bahwa pendekatan melawan hoaks haruslah multi dimensi, yang kami sederhanakan sebagai PGG. Yaitu Pintar (literasi), Guyub dan Guyon. Guyub Guyon ini artinya mendorong gerakan silaturahmi yang melibatkan tokoh agama dan tokoh politik, dengan harapan ruang gema yang terbangun akibat segregasi dan polarisasi bisa semakin berkurang.
Kepala KSP menanggapi kehadiran dan presentasi kami dengan baik, sekaligus menghubungkan kami dengan beberapa pihak terkait dengan usulan literasi digital. Deputi IV menambahkan pentingnya mengajak tokoh agama, pesantren, dalam usaha Kolaborasi melawan hoaks, terlebih sudah ada fatwa MUI yang melandasinya.
Kami juga menyampaikan bahwa kami sudah tersertifikasi oleh IFCN dimana kami wajib melakukan factchecking secara transparan, sehingga siapapun boleh untuk memeriksa metodologi yang digunakan. Dan ketika mendebunk sebuah hoaks, kami tidak melihat sumbernya apakah itu kontra atau pro pemerintah. Kami berharap ke depan, debat publik di media sosial semakin banyak yang menggunakan data dan fakta akurat, dan menjauhi fitnah dan hoaks.
Kami berharap audiensi ini membuka beberapa peluang untuk semakin kuatnya upaya gotong-royong memberantas hoaks dan fitnah yang berpotensi memecah belah persaudaraan dan merusak kedamaian negeri kita tercinta ini.
-Zek”
